Kemiskinan Di Purworejo Naik 17,5 Persen

Ilustrasi

PURWOREJO - Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi peningkatan prosentase kemiskinan di Purworejo sebesar 17,5 persen. Indikator ini diperparah dengan banyaknya orang miskin yang tidak tertampung layanan Jamkesmas. Selain itu, masih banyak anak usia sekolah di pelosok pedesaan yang kesulitan mengakses pendidikan. Ini terungkap saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diadakan Pemkab Purworejo bersama instansi terkait belum lama ini. Bahkan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunam Daerah (Bappeda) Purworejo Sutrisno membenarkan indikator kemiskinan yang dominan, yaitu di sektor kesehatan, pendidikan.

Semuanya berkaitan erat dengan infrasturktur di beberapa wilayah yang belum teratasi dengan baik.” Bappeda Purworejo berencana menguatkan alokasi kuota kecamatan terkait aksesbilitas dan utilitas. Eksekutif sepakat mengalokasikan Rp 16 milar untuk rencana tersebut. Kini, tinggal menunggu tanggapan dan persetujuan dewan,” papar Sutrisno.

Diteruskan Sutirsno, jumlah penduduk di Purworejo sekitar 730 ribu jiwa. Data BPS tahun 2010, prosentase kemiskinan di Purworejo sebesar 16,1 persen. Kini meningkat menjadi 17,5 persen. Hasil penelitian dan pengamatan, kantong kemisikinan ada di pedesaan, di mana faktor penyebab utama adalah aksesbilitas yang kurang terpenuhi.

Untuk mengentaskan kemiskinan, lanjut Sutrisno, cukup dua faktor yang dilakukan. Yaitu meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Sejauh ini masih ada beberapa wilayah yang warganya sulit mencari penghidupan, karena akses jalan yang tidak memadai. “Warga yang mau ke kota mencari pendapatan, lebih sulit karena tidak ada jalan yang bisa dilalui kendaraan umum, ongkos tinggi, sehingga mereka bertahan hidup seadanya di desa. Ekses lain sektor pendidikan, ada di beberapa wilayah anak usia tujuh tahun belum sekolah, lantaran tidak ada sekolah. Kalau ada jaraknya juga jauh,” paparnya.

Pemerintah berupaya keras menekan biaya pengeluaran untuk membantu warga keluar dari jerat kemiskinan. Beberapa program pemerintah seperti pemberian jatah beras miskin (raskin), Jamkesmas, Jamkesda, hingga Jampersal sudah disediakan. “Tanpa menyudutkan instansi lain, dalam penerapan di lapangan masih perlu ditingkatkan. Alokasi kuota kecamatan senilai Rp 16 miliar itu sudah dibahas bersama jajaran eksekutif,” katanya.

Diingatkan, Purworejo memiliki 16 kecamatan. Dengan begitu, bukan berarti satu kecamatan memperoleh Rp 1 miliar. Namun ada skala prioritas bagi daerah yang menjadi kantong kemiskinan yang secepatnya dibebaskan. Plt Kabid Pemeirntahan Sosial dan Budaya (Pemsosbud) Bappeda Purworejo Nurhidayati menambahkan, peningkatan perosentasi kemiskinan tidak hanya terjadi di Purworejo. Ini merata di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Dari analisis, salah satu penyebab ternyata juga tidak bisa dilepas dari beberapa kebijakan pemerintah pusat. Seperti harga sembako yang fluktiatif dan menyebabkan inflasi. Sehingga membuat sejumlah warga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. “Harga sembako meningkat membuat banyak warga miskin bertambah. Indikator kemiskinan saling bertautan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Semuanya saling terkait. Upaya mengentaskan kemiskinan harus lintas sektoral,” katanya. (tom/hes)

 

Rental Mobil Purworejo

Kami siap jemput & antar ke tujuan Anda. Hubungi kami sekarang juga! Telp 08111800809